Untuk negriku… Hancur lebing tulang belulang Berlumur darah sekujur tubuh Bermandi keringat penyejuk hati
Ku rela demi tanah airku sangsaka merah berani sutih nan suci melambai-lambai di tiup angin air mata bercucuran sambil menganjungkan do’a untuk pahlawan negri berpijak berdebu pasir Berderai kasih hanya untuk pahlawan jagat raya Hanya jasamu yang bisa ku lihat Hanya jasamu yang bisa ku kenang Tubuhmu hancur lebur hilang entah kemana Demi darahmu… Demi tulangmu… Aku perjuangkan negriku Ini bangsa West Papua ku
Aktivis Komite Nasional Papua Barat,( KNPB) di Wilayah Paniai, Papua Barat
BERITA DIY – Berikut sejarah Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada hari Jumat, 10 Desember 2021 beserta link download Twibbon peringatan gratis dan bisa dipasang sebagai status di media sosial.
Dikutip dari laman ham.go.id, sejarah Hari HAM Sedunia 10 Desember 2021 berawal dari Perang Dunia ke II yang berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945.
Banyaknya kekejaman yang terjadi membuat Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) agar kejadian serupa tak terulang kembali. Inilah sejarah yang melatarbelakangi Hari HAM Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember.
Baca Juga: 8 Desember Memperingati Hari Ulang Tahun Munir Said Thalib, Simak Profil dan Kelanjutan Kasus Kematiannya
Anggota Komisi PBB merumuskan naskah awal DUHAM sejak tahun 1947. Setahun kemudian tepatnya tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi draft tersebut.
Barulah pada 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB merilis resolusi 423 yang mengamanatkan semua negara anggota di bawah payung PBB untuk memperingati Hari HAM Internasional setiap tanggal 10 Desember.
Kendati negara-negara di dunia secara resmi memperingati Hari HAM Sedunia pada abad ke-20, ternyata sejak tahun 539 SM, Raja Cyrus dari Persia Kuno memngeluarkan kebijakan yang disebut dengan Cyrus Cylinder.
Baca Juga: Tanggal 1 Desember Memperingati Hari Apa? Simak Sejarah Hari AIDS Sedunia dan Tema Peringatan 2021
Kebijakan tersebut mengenai perlindungan HAM dan dinobatkan sebagai piagam HAM pertama di dunia. Bahkan, naskah telah diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi PBB. Isi dari Cyrus Cylinder sejalan dengan empat artikel pertama pada DURHAM.
Dikutip dari website Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), tema besar dari Hari HAM Sedunia 2021 mengusung misi “Equality” atau dalam Bahasa Indonesia berarti “Kesetaraan”.
FAKTA: SUSTER GABRIELA MEILANI BUKAN DIBUNUH, JATU KE JURANG SAAT TAKUT KE HUTAN
Dari sejumlah kronologi, Suster alm. Gabriela Meilan (22) meninggal saat melarikan diri ke hutan lalu jatuh ke jurang dan tak terselamatkan.
Kita semua sangat turut berduka atas kejadian ini. Lantas kita mesti memahami peristiwa pegubin dengan seksama lalu menempatkan pelaku langsung dan tak langsung atas meninggalnya alm. suster Meilan.
Dengan berani ingin menegaskan bahwa TPN PB bukan “pelaku langsung” atas meninggalnya Suster Meilani. TPN PB bukan subjek yang menarik pelatuk senjata lalu menewaskan alm. Suster Meilani. TPN PB sebagai pelaku tak langsung. Sebab pemicuh serangan ke rumah sakit itu Tenaga medis bersenjata yang menarik pelatuk senjata dan menewaskan 1 orang anggota TPN PB. Kejadian itu lah yang memancing amarah kawan-kawannya (TPN PB) lalu melakukan tindakan cepat ke lokasi pelaku yang berada di lingkungan Rumah sakit.
Ia meninggal dalam proses menyelamatkan diri bersama rekan2nya 8 orang dan warga setempat. Ia meninggal karena jatuh ke jurang dalam insiden itu.
Saya tidak tahu apa kah tenaga medis yang bertugas di medan operasi militer (ada aturan yg) mengharuskan/mengizinkan membawa senjata atau tidak. Lalu memberikan izin/perintah menarik pelatuk dalam kondisi apa? Apa kah sebagai tindakan melindungi para tenaga medis dan para pasien yang berada dalam acaman TPN PB atau kondisinya apa saat Ia menarik pelatuk Senjata itu? Ini belum jelas.
Lalu peristiwa ini kita berpendapat bahwa TPN PB salah dan beranggapan Papua akan damai tanpa TPB PB. Itu juga keliru.
Jika West Papua mau dan terjadi kedamaian, itu kelalaian bahkan Negara Indonesia yang tak punya niat dan kemauan untuk mencari jalan keluarnya. Rakyat West Papua sudah dan selalu mendorong solusi penyelesaian atas persoalan west Papua secara damai dan semokratis, yakni referendum. Sebab itu akibat dari sejarah pemaksaan West Papua ke dalam Indonesia.
Kita semua menginginkan kedamaian terjadi di west Papua. Tetapi Jakarta yang tak mau hal itu terjadi. Pendekatan Militeristik menjadi pola pendudukan, mempertahankan kekuasaan yang menindas. Sudah puluhan ribu rakyat west Papua yang mati dalam operasi militer. Ratusan ribu hektar lahan di lahap perusahaan nasional juga multi nasional.
Jakarta kepala batu atas Papua. Ia tak bisa di ajak berdamai. Tak mau mendengarkan hak dan kemauan Rakyat West Papua. Sepanjang itu pula TPN PB akan eksis di medan gerilya.
Kembali ke Pegubin tadi. Kita semua tak sepakat bila tenaga medis, Guru, pelayan Gereja, mesti di lindungi oleh siapa pun pasukan yang bertikai. Nanum kita semua sulit menarasikan suka-duka, juga kondisi sikologi warga yang berada di lokasi operasi militer. Lantas kondisi saat itu mengharuskan suster alm. Meilan dan rekan-rekannya harus menyelamatkan diri. Sunggu sayangnya Ia yang tak berdosa, tak terlibat dalam dua kelompok yang saling serang itu harus meninggal akibat jatuh ke jurang saat menyelamatkan diri.
Maka di sini kita mesti sepakat bahwa menempatkan TPN PB sebagai subjek pelaku langsung, itu tak benar. Kita mesti jujur bahwa penyerangan terhadap rumah sakit itu berawal dari seorang tenaga medis bersenjata yang menewaskan 1 anggota TPN PB itu. By Ones Nesta Suhun
PANGDAM KASUARI DAN KAPOLDA PAPUA BARAT PUNYA KEPENTINGAN TERTENTU SEHINGGA MEREKA TERUS MENUDUH KNPB TANPA BUKTI.
Pangdam kasuari jika memiliki bukti secara tertulis atau rekaman audio dan video maupun intruksi organisasi tetang pembunuhan anggota TNI di kisor silakan buktikan.
Kapan pada tanggal berapa KNPB secara organisasi keluarkan intruksi kepada angkota knpb untuk menyerang anggota TNI di kisor Maybrat.
Pangdam Kasuari, Kapolda Papua Barat dan kapolres Maybrat menuduh KNPB terlibat dalam penyerangan terhadap anggota TNI di kisor harus ada bukti. Anggota KNPB yang terlibat juga harus jelas siapa Sipa, jangan hanya asal menuduh tanpa ada bukti.
Karena kami ketahui bahwa 2 orang yang ditangkap dituduh pelaku tidak benar, mereka orang mabuk yang dapat tangkap di pasar lalu bilang pelaku.
Kemudian berdasarkan keterangan dua orang yang dapat tangkap di pasar itu menetapkan 17 orang DPO.
Pada hal mereka ini tidak tau apa apa, mereka warga sipil dan anak sekolah yang tidak terlibat dalam perstiwa itu Apa lagi penetapan DPO 17 orang ini berdasarkan keterangan orang yang dapat tangkap di pasar.
Keterlibatan KNPB dalam penyerangan terhadap anggota TNI di kisor ini tidak jelas. Apa yang menjadi dasar bagi Polisi dan Pandam kasuari mengatakan KNPB terlibat.
Dari 17 nama yang ditetapkan sebagai DPO itu kami sudah pastikan kepada KNPB wilayah Maybrat untuk memastikan.
Dalam laporan KNPB wilayah Maybrat, langsung kami terima dari lapangan itu pastikan 17 nama yang DPO itu tidak satu pun anggota knpb ada nama.
17 nama yang ditetapkan sebagai DPO polda papua barat itu semua masyarakat. Ada juga anak sekolah yang ditetapkan sebagai DPO.
Kami memiliki laporan dari lapangan bahwa KNPB tidak terlibat dalam aksi penyerangan di kisor. Pembunuhan 4anggota TNI dilakukan oleh TPN-PB kodap 4 sorong Raya .
Kami meminta Kepada Pangdam Kasuari dan Polda Papua Barat, mengeluarkan bukti keterlibatan KNPB secara organisasi maupun individu anggota KNPB Maybrat yang terlibat dalam pembunuhan.
Jangan rekayasa dan kriminalisasi KNPB untuk kepentingan pembagunan koramil dan kepentingan investasi kelapa sawit KNPB diskriminasi dan jadi kambing Hitam.
Mungkin kapolda Papua Barat dan Pangdam Kasuari punya kepentingan tertentu. Karena kebanyakan kekerasan di Papua ini dijadikan lahan bisnis atau proyek militer.
Politik Demokrasi… Demokrasi kita Sejarah Bangsa Papua Barat sejak 1961 tahu yang lalu yang terakhir ini banyak memperlihatkan bertentangan antara idealisme dengan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yg sebenar-benarnya. Realita daripada pemerintahan yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari Demokrasi yang sebenarnya.
Sosialisme West Papua dan kedaulatan rakyat Sosialisme West Papua adalah kondisi masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram. Sosialisme sebuah bentuk perhatian, simpati dan empati antar individu dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan status atau tampa pamri. Karena kehidupan ini saling berdampingan anatara satu individu dengan individu yang lainnya. Berfikir untuk memerdekakan Negri adalah awal dari sosialisme bentuk dari jiwa yang sosial dan punya rasa peduli terhadap negri demi mensejahterahkan masyarakat yang makmur dan tentram. Negeri yang yang ideologinya Papua Barat dan Tuhan yang maha Esa, landasan untuk membentuk segala sesuatu yang ada ni Negeri ini.
kedaulatan rakyat adalah segala yang berbaur demokrasi rakyat sebagai raja katanya Ir. Soekarno. Menurut teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.. Rakyat adalah raja, yang memberikan masukan, kritikan, saran kepada pemerintah atau pemimpin Negri. Sebab itu kita sendiri harus mendapatkan keyakinan lebih dahulu akan kebenarannya dasar kedaulatan rakyat sebagai sendi Repoblik Banga West Papua. Kedaulatan rakyat sering di pahami bawah rakyat tiap-tiap golongan boleh bertindak dengan sekehendaknya. Kedaulatan rakyat berarti kedaulatan itu sendiri ada pada rakyat.. Realita yang terjadi adalah tidak sesuai yang di jelaskan dalam Demokrasi kita.? Kemana Demokrasi kita sekarang? Itulah Pertanyaan yang membuat aku berfikir bahwa sebenarnya west Papua hanya sebagai formalitas. Negri yang kedaulatan rakyat 1969 tahun lalu sudah menjadi negri parah pengusaha dan aktor-aktor yang berkuasa. Aku berfikir karena aku ingin tau yang sebenarnya apa yang terjadi di indonesia sekarang yang keadilan hanya ada di mereka yang berkuasa yang punya uang. Padahal Bangsa Papua Barat adalah negara Demokrasi sejak 1971_ 1969 sampai sekarang masih katakan merdeka dalam dunia kenegaraan. Padahal realita di dalam negara ini pun permasalahan yang sangat banyak dan yang berkuasa yang kuat dan merdeka. Tan Malaka pernah mengatakan manusia itu makhluk yang berfikir. Sebagai seorang individu saya berfikir untuk membangun kesadaran untuk negri yang rusak oleh para aktor-aktor yang berkuasa. Idelisme ada karena berfikir, Indonesia sekarang bisa dikatakan sebagai Negara Bisnis yang penuh utang. Sebagai pemuda pergerakan semangat memperbaiki diri sendiri dan tetap bertahan untuk membangun perubahan dan kedamaian anatara individu dengan individu yang lainnya…
Jakarta kembali putar lagu lama berjudul “Percepatan Pembangunan” melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020. West Papua sepenuhnya diambil alih Jakarta di bawah Wapres, Bappenas, yang dibantu Menteri-Menteri, BIN, TNI, Polri. Artinya apa dan mengapa?
Artinya, Inpress ini bukti bahwa Jakarta sendiri menganggap kekuasaan Otsus hanya boneka hiasan, pajangan, atau mainan Jakarta; yang secara rasis orang Papua dipandang tidak mampu, tidak penting, tidak pantas, tidak berwenang dalam membangun dirinya sendiri. Memang begitu 20 tahun orang Papua dibuat taputar dalam ilusi Otsus.
Artinya, walaupun Jakarta tahu UU Otsus dan Inpres itu saling tumpang tindih, Jakarta tidak peduli; yang Jakarta butuh bagaimana West Papua dikuasai sepenuhnya oleh Jakarta demi eksploitasi besar-besaran; terutama setelah kepastian liberalisasi (Omnibus Law, UU Minerba) yang menjamin investor kepung tanah air West Papua.
Artinya, selain motif ekonomi segelintir oligarki (kapitalis birokrat) diatas, Jakarta punya motif politik kolonialisme untuk memantapkan expansi kekuasaan militeristik di teritori West Papua yang akan dimekarkan menjadi 5 Provinsi; untuk mempermudah dan mengamankan akses modal kapitalis.
Artinya, Inpres, revisi Otsus dan Pemekaran ini satu paket politik kolonial dan kapitalis. Lebih buruk dari desentralisasi kekuasaan di Provinsi lain. Karena Inpres Jakarta mengambil kewenangan sepenuhnya atas West Papua, membuka akses modal lewat pemekaran, diamankan dengan kebijakan militerisasi besar-besaran, lalu menipu orang Papua dan dunia dengan status Otsus.
Ini semua dilakukan Jakarta sebagai respon atas perjuangan kemerdekaan bangsa Papua yang tiada henti; yang tidak terbendung dengan Otsus maupun segala tawaran kebijakan kolonial Indonesia berjudul “percepatan pembangunan”.
Tugas pokok rakyat West Papua adalah menolak semua paket politik ekonomi kolonial Indonesia di West Papua, dan menyatakan kepada dunia bahwa konflik penentuan nasib sendiri di West Papua tidak dapat diselesaikan dengan Otsus, Inpress, Pemekaran, dan segala macam kebijakan berjudul “percepatan pembangunan di West Papua.
BEBASAKAN ! VICTOR YEIMO TANPA SYARAT HENTIKAN ! KRIMINALISASI KNPB STOP MENDISKRIMINASI KNPB
Perjuangan KNPB berperang sebagai media rakyat bangsa Papua barat bukan bukan kriminalitas terhadap keamanan negara kolonial Indonesia bahkan rakyat dan KNPB hadir untuk rakyat Papua barat.
Walaupun situasi apapun KNPB selalu konsisten melakukan perlawanan kami sebagai media.
KAPOLDA PAPUA BARAT MENCABUT PERNYATAAN YANG MENYUDUTKAN KNPB.
Kapolda Papua Barat, Irjen Tornagogo Sihombing,menyatakan bahwa KNPB ada dibalik penyerangan terhadap anggota TNI di kisor pembohongan publik.
Pernyataan Kapolda Papua Barat Irjen Triangogo Sihombing, melaui media online Tribun Papua Barat atau Tribunnews.com pada tanggal 7 september 2021 mengatakan KNPB terlibat penyerangan terhadap anggota TNI di kisor tidak benar.
Komite Nasional Papua Barat KNPB tidak mendidik anggota atau rakyat Papua untuk membunuh anggota TNI atau polri. Karena anggota TNI/POLRI adalah korban dari negara, mereka bertugas di Papua demi menghidupi keluarga mereka.
KNPB gerakan sipil berjuang dalm kota dengan perjuangan demi, kami menghormati konversi Jenewa yang mengatur tentang Humanisme.
Kami KNPB tidak pernah memusuhi Anggota TNI/POLRI dan rakyat indonesia sedang cari makan di West Papua.
Perjuangan KNPB berjuang secara damai bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai humanity mengedepankan nilai-nilai demokrasi, Aturan dan prinsip mengatur setiap aktivitas KNPB berjuang secara damai tanpa kekerasan. Perjuangan Hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum.
Sebab yang rakyat Papua butuhkan adalah penyelesaian mendasar atas berbagai akar konflik di Papua secara damai.
prinsip perjuangan KNPB tidak dengan kekerasan, perjuangan KNPB mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kedamaian dan kebenaran. Maka kami tolak siapapun yang mengatasnamakan, menuduh, dan memfitnah KNPB sebagai aktor konflik.
Kami tolak rekayasa penggiringan opini pihak kepolisian yang terus menuduh dan mengkriminalisasi KNPB. Kami minta hentikan proyek rekayasa pihak tertentu untuk kepentingan terselubung.
Tuduhan seperti ini bukan hal baru bagi KNPB, pola-pola itu adalah pembodohan dan pembohongan publik.
Apa untungnya KNPB jika membunuh anggota TNI atau polri, tidak artinya perjuangan damai jika menghilangkan nyawa orang lain.
Hidup KNPB Hidup TPNPB OPM Hidup PRP Hidup rakyat yang melawan.
KRIMINALISASI KNPB . UPAYA PENGALIHAN ISU TERHADAP TEKANAN PUBLIK PEMBEBASAN VICTOR YEIMO.
Negara sedang menciptakan opini publik untuk pengalihan perhatian Rakyat Papua tetang Pembebasan Victor F Yeimo dan menciptakan rasa ketakutan.
Kolonial Indonesia melalui intelejen menciptakan opini publik dan pengalihan perhatian Rakyat Papua dengan menuduh KNPB terlibat dalam penyerangan terhadap anggota TNI di kisor sorong selatan. Penyerangan terhadap 4 anggota TNI adalah upaya pengalihan isu murahan atau propaganda intelejen hanya merusak dan kriminalisasi KNPB.
Hal dilakukan untuk merusak citra dan kriminalisasi KNPB supaya mengurangi simpati rakyat , rakyat indonesia dan masyarakat internasional terhadap KNPB.
Hal ini juga dilakukan untuk mengalihkan perhatian Rakyat Papua, solidaritas masyarakat internasional dan rakyat indonesia terhadap isu Pembebasan Victor F Yeimo dan Kesehatan Jubir Nasional.
Salah satu cara untuk merendam dan mengalihkan perhatian Rakyat Papua dengan isu KNPB terlibat dalam Pembunuhan 4 anggota TNI dituduh KNPB akan menggagalkan PON XX di Papua.
Seruan PEMBEBASAN VY sedikit redup, karena negara melalui aparatnya main opini tentang pembunuhan anggota TNI dan isu PON XX di Papua.
Sehingga satu minggu terakhir ini isu bebasakan VY sedikit redup. Hal ini juga bagian dari strategi negara untuk kepentingan agenda Nasional dalam hal ini PON XX DI PAPUA.
kriminalisasi KNPB melalui media abal-abal main propaganda bahwa KNPB sedang berupaya meninggalkan PON pada hal KNPB tidak memiliki agenda tersebut.
Isu ini bukan hanya untuk kriminalisasi KNPB tetapi, untuk menciptakan kepanikan atau ketakutan terhadap rakyat Papua supaya tidak lagi bersimpati terhadap KNPB dan menekan tekanan publik.
Ini juga bagian dari mengganggu fisiologi rakyat Papua tetapi juga mengganggu fisiologi aktvis supaya tidak bergerak lakukan perlawanan.
Penjajah ciptakan rasa ketakutan terauma dan pengalihan isu supaya aparat lebih leluasa menguasai semua lini agar ageda PON XX berjalan mulus.
Sekali lagi kepada rakyat Papua bahwa mereka (INTELEJEN) sengaja ciptakan isu dan propaganda kriminalisasi KNPB dan merendam isu pembebasan Victor F Yeimo, hanya pengalihan.
Selain itu penjajah ciptakan ketakutan dan kriminalisasi KNPB supaya isu VY hilang dan sidang berjalan tanpa tekanan publik. Selain itu Negara juga sedang ketakutan terhadap kekuatan perlawanan melalui petisi rakyat Papua PRP yang semakin kuat dengan menolak otonomi khusus Jilid II.
Poropaga, kriminalisasi, penghancura, melahirkan organisasi reaksioner untuk melemahkan terhadap perjuangan PRP dan TPN-PB.
Politik adu domba, dalam internet organisasi melalui musuh dalam selimut juga sedang diupayakan melemahkan perjuangan Pembebasan nasional Papua Barat.
Supaya ketika kita peca bela dan terdiam dalam ketakutan mereka bisa berhasil realisasi otonomi khusus Jilid II.
Bukan hanya itu Negara juga sedang berupaya supaya isu penolakan otonomi khusus Jilid II hanya ada di provinsi Papua dan tidak boleh di Provinsi Papua Barat.
Kelompok oportunis yang terlibat dalam pembahasan Otonomi khusus Jilid II adalah sebagain besar dari provinsi papua Barat, sebagian dari Provinsi Papua.
Ini adalah bagian dari politik adu domba yang dipraktekkan jakarta, sebab mereka yang terlibat adalah sebagain besar orang asli papua, bagian pesisir pante, supaya esensinya adalah yang menerima Otonomi khusus Jilid II orang pante sedangkan yang menolak itu orang Gunung.
Negara punya target memelihara isu gunung pante dan menolak otsus juga orang gunung provinsi papua. Sementara orang pante dan provinsi papua Barat menerima Otonomi khusus Jilid II.
Oleh karena itu saya harap kepada kawan kawan 112 organisasi gerakan perlawanan yang tergabung dalam PRP. Dan rakyat Papua tetap solid dan tidak terpengaruh opini publik murahan. Tetap konsisten isu tolong otonomi khusus Jilid II, Bebaskan Victor F Yeimo tanpa syarat dan menurut Hak Penentuan Nasib Sediri Self Determination.
Segera Hentikan Operasi Militer di Maybrat dan Seluruh West Papua
Hampir 2.000 warga masyarakat sipil di kabupaten Maybrat wilayah Aifat Selatan, tepatnya di kampung Kisor dan Awet Maym telah mengungsi keluar dari desa mereka sejak tanggal 3 September 2021 akibat operasi besar-besaran oleh militer Indonesia. Dan saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung tetangga seperti Aitinyo, Sabun, Susmuk, dan sebagainya. Ada juga yang masih bertahan di hutan dengan bahan makanan seadanya sampai saat ini. Aktivitas belajar-mengajar pun ‘mati’ total, peternakan, perkebunan milik warga tidak terurus, rumah dan harta benda semuanya ditinggalkan.
Operasi tersebut berawal dari penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terhadap Posramil di kampung Kisor pada tanggal 2 September 2021 yang mengakibatkan 4 orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) meninggal dunia.
Merespon itu, negara mengerahkan ratusan personil TNI dan Polri ke Maybrat dengan dalil ‘pengamanan’, serta pengejaran pelaku. Pada tanggal 3 September 2021, Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Letnan Kolonel, Arm Hendra Pesireron mengaku bahwa 100 sampai 150 personel telah dikerahkan. Ini belum menghitung jumlah personel tetap di Maybrat dan Sorong Selatan. Sehingga saat ini diperkirakan jumlah militer telah mencapai 400an personel. Dan mereka telah menguasai seluruh Maybrat.
Pos-pos militer didirikan sepanjang jalan-jalan umum seperti di Susmuk, sungai Kamndan, dan sebagainya. Militer menyita identitas warga sipil yang melintas. Barang bawaan juga disita dan diperiksa, alat-alat berkebun seperti parang, kampak, dan tombak juga diambil. Kondisi ini membuat warga sipil menjadi trauma dan tidak bekerbun serta berburu seperti biasanya.
Pada hari pertama, TNI dan Polri melancarkan operasi secara serampangan dan membabi-buta di perumahan-perumahan milik warga. Akibatnya dua orang warga sipil, Simom Waimbewer dan Maikel Yaam ditangkap secara sewenang-wenang dan ditahan sampai hari ini tanpa pembuktian yang jelas. Sementara itu TNI dan Polri melancarkan pembusukan terhadap organisasi sipil milik rakyat Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanpa satu pun alat bukti yang menguatkan tuduhan mereka.
Inilah wajah asli TNI dan Polri di atas tanah air West Papua. Kondisi di wilayah Maybrat hari ini sama persis perlakuanya seperti di Intan jaya, Nduga dan Puncak Papua, bahkan di seluruh West Papua sejak 1961 hingga hari ini. Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik telah menelan 500.000an ribu lebih jiwa penduduk asli Papua, ribuan masyarakat juga kehilangan rumah, ternak, dan harta benda. Bahkan tidak sedikit rakyat Papua yang lahir dan tumbuh di bawah teror psikologi juga fisik. Ditambah lagi dengan ingatan kekerasan militer masa lalu yang selalu menghantui bayang-bayang kehidupan orang Papua membuat hidup orang Papua kian buruk dan hancur di atas tanah airnya.
Operasi militer selalu menjadi solusi Indonesia untuk menangani konflik berkepanjangan di West Papua. Ini menunjukan dengan jelas bahwa Indonesia tidak punya niat baik sama sekali untuk menyelesaikan persoalan Papua, selain menambah deretan luka dan kekerasaan.
Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan jalan dan infrastruktur, serta gagasan tentang kesejahteraan untuk West Papua telah menjadi sampul untuk menutupi kekerasan sistematis negara yang berkepanjangan, masif dan terstruktur. Sebab, hanya dengan cara itu eksistensi kekuasaan negara borjuis yang menjajah untuk meghisap darah dan keringat manusia dapat terus dipertahankan.
Maka dari itu, kami yang tergabung dalam front Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus Jilid II menyatakan sikap tegas sebagai berikut:
Pertama: Tarik militer organik dan non organik dari Maybrat-Aifat, Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan seluruh tanah Papua.
Kedua: Hentikan operasi militer di Kabupaten Maybrat, Distrik Aifat yang sedang berlangsung.
Ketiga: Hentikan operasi militer yang mengakibatkan pengungsian berkelanjutan di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan juga Maybrat.
Keempat: Mengutuk tindakan serampangan dan membabi buta yang dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran di Maybrat.
Kelima: Bebaskan Simon Waymbewer dan Maikel Yaam tanpa syarat. Mereka adalah warga sipil, bukan pelaku.
Keenam: Buka akses jurnalis asing dan independen ke Maybrat dan seluruh tanah Papua.
Ketujuh: Hentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan aparat negara terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan gerakan sipil yang tidak ada kaitanya dengan kontak tembak antara TNI-POLRI dan TPN-PB di Aifat, Maybrat.
Kedelapan: Bebaskan tahanan politik Papua Victor Yeimo, Frans Waisini, Ham Nauw, Jon Bless, Doni Patilulu, Wenceslaus Saud, Kris Djamona dan Bertus Fenemtruma tanpa syarat!
Kesembilan: Tolak Otsus Jilid II yang merupakan praktek kolonisasi di atas tanah Papua.
Kesepuluh: Tolak PON 2021 sebagai program Negara untuk meredam perlawanan rakyat Papua.
Kesebelas: Tolak investasi di Blok Wabu, tutup Freeport, dan semua Perusahan Nasional, Multinational Corporate (MNC) yang merupakan dalang utama pelanggaran HAM dan ekosida di tanah Papua.
Kedua belas: Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua melalui mekanisme referendum.
Demikian Pernyataan sikap ini kami tegaskan, salam solidaritas dan persatuan nasional.
Medan Juang, 9 September 2021
Juru Bicara Internasional – Victor Yeimo Juru Bicara Nasional – Sem Awom
Saya sangat bangga karena Paus Fransiskus, pimpinan gereja katolik di dunia saat ini mendoakan untuk tanah air, tanah leluhur dan rumah bersama kita Papua secara spontanitas di Aula San Paolo VI, Vatikan, Roma, Italia pada pukul 09:05 waktu setempat.
Pada kesempatan ini Paus berdoa secara spontanitas dalam rangka Audensi Umum, yang diagendakan secara khusus pada hari ini per Rabu, 8 September 2021.
Saya sangat gembira menerima kabar ini dari Roma, dimana seorang pastor migran Papua yang lebih berhati Papua dari saya yang seorang pribumi Papua, […] menembus ribuan orang untuk berjumpa dengan Paus.
Dia mengenakan mahkota emas dari bulu-bulu kasuari yang dirakit sedemikian rupa. Kemudian sampai di depan, dia memohon untuk dan agar paus Fransiskus mendoakan orang-orang yang lemah, miskin, sakit, menderita, terpinggirkan, tersingkirkan, teraniaya dan tertindas di Papua.
“Saya katakan, saya dari Indonesia, dari pulau Papua. Tolong doakan umat di sana yang sedang menderita. Cuma sampai begitu saja (yang saya) buat. Minta Paus doakan Papua”, katanya kepada saya pada Rabu, 8 September 2021 pukul 18:45 WIT.
KNPB PANIAI News 